DPRD Banyuasin Desak Pemkab Percepat Perbaikan Jalan Lingkar

Jelang Arus Mudik hari Raya Idul Fitri 1435 H yang akan dimulai pada H-7 pekan depan, keberadaan Jalan Lingkar Kabupaten Banyuasin memiliki peran vital sebagai akses alternatif bagi pemudik. Namun demikian perbaikan akses Jalan Lingkar tersebut terkesan lamban sehingga diprediksikan akan molor dari target H-7 yang telah diterapkan sebelumnya.

"Untuk hal ini saya minta Bupati Banyuasin jangan tinggal diam harus ada langkah langkah cepat agar proses perbaikan dapat berlangsung tepat waktu," ungkap wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Askolani, Jumat (18/07/2014).

Ia menyampaikan jika melihat progres pengerjaan menurutnya waktu empat hari yang tersisa tidak akan dapat dilakukan penyelesaian tepat waktu. Namun demikian dalam hal ini Bupati Banyuasin dapat menentukan langkah cepat untuk mempersiapkan akses jalan tersebut rampung hingga waktu yang ditentukan.

Menurutnya, penambahan waktu bekerja ataupun dapat saja menjadi solusi terbaik untuk dapat menyelesaikan proyek perbaikan jalan lingkar tepat waktu. Sehingga akan digunakan sebagai akses alternatif yang dana perbaikannya berasal dari pemerintah provinsi sumatera selatan tersebut dapat sesuai dengan target yang ada.

"Saya mendengar persoalan cuaca dijadikan alasan keterlambatan pengerjaan proyek tersebut, ini harus ada desakan, agar pihak ketiga dapat benar benar berupaya menyelesaikannya tepat waktu," tegasnya.

Terpisah, Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian SH ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan pihaknya akan mendorong kepada pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan lingkar tersebut, sehingga pada H–7 sudah mulai dapat dipergunakan oleh para pemudik lebaran nantinya.

”Yang pasti kita optimis jalan tersebut tepat waktu selesai diperbaiki , kita akan desak mereka untuk dapat menyelesaikan sesuai target,” bebernya.

Selain itu juga, perbaikan jalan akan di fokuskan untuk jalan alternatif lain untuk memecah kepadatan kendaraan yang ada di jalan poros Jalintim Palembang- Betung. Diantaranya di Jalan Talang Betutu, jalan tembus Hotel Twinstar, serta jalan Semuntul.

Kunker Pemkab Pati ke Banyuasin

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati Provinsi  Jawa Tengan beserta rombongan dari komisi III DPRD kota Pati mengunjungi Kabupaten Banyuasin, Selasa (4/6).

Rombongan ini dipimpin oleh Eriyanto Budi Utomo, SH.,MH beliau merupakan ketua komisi III DPRD kota Pati. Dalam rombongan itu hadir juga wakil ketua komisi III, Joko Wahyudi, Sekretaris komisi III, Tris Irawan, Kepala Dishub kabupaten Pati, Tri Hariyama, SE.

Para tamu disambut oleh Bupati Banyuasin melalui Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Banyuasin, Husnan Bhakti, SH, M.Si, Asisten Perekonomian dan Kesra Pemkab Banyuasin, Ir. H. Rislani A. Ghafar, Dipl, HE, MH didampingi Kadishubkominfo Banyuasin, Supriadi, SE, M.STr dan Kabid Kominfo, Erwin Ibrahim, ST, MM, MBA dan kepala SKPD di lingkungan Pemkab Banyuasin. Pertemuan berlanjut di ruang rapat Bupati Banyuasin.

Eriyanto Budi Utomo, SH.,MH menyampaikan kedatangan mereka yakni ingin belajar dari Kabupaten Banyuasin mengenai e-Government yang ada di Pemkab Banyuasin dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Kunjungan yang berlangsung selama dua jam tersebut membahas regulasi tentang pembangunan menara telekomunikasi dan penyusunan cellplan, penyelenggaraan interoperabilitas sistem elektronik Pemkab Banyuasin dan mengenai pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan pertukaran cindera mata dari Pemkab Banyuasin dengan Pemkab Pati serta dari pihak DPRD kota Pati dengan DPRD Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya dilanjutkan dengan survey langsung ke  Media Center yang ada di Pemkab Banyuasin.

ULP Kabupaten Sampit Bertandang ke BLP Banyuasin

Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sampit Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah dan rombongan dari Setda Kota Tanggerang berkunjung ke Kabupaten Banyuasin untuk study banding mengenai Bagian Layanan Pengadaan (BLP) dan struktur organisasi yang ada didalamnya.

Rombongan tersebut disambut oleh Kabag BLP Kabupaten Banyuasin, Noor Yosept Zaath, ST., MT beserta pegawai di BLP dan Kadishubkominfo Banyuasin, Supriadi, SE., M.STr di ruang BLP Kabupaten Banyuasin.

Ir. Masran Hadi, MT Selaku kabid PU Bina Marga sekaligus ketua pokja di ULP Kabupaten Waringin mengatakan studi banding ini yakni merupakan persiapan dalam rangka pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Sampit, untuk itu Pemkab memandang perlu mengadakan studi banding ke Kabupaten Banyuasin yang dianggap telah menerapkan standar pengelolaan ULP dengan baik.

Masran menambahkan, “Studi banding ini sebagai media pembelajaran, sarana bertukar-pikiran, pengembangan gagasan dan ide untuk dapat mewujudkan proses pengadaan barang/jasa lebih baik bagi Pemkab Sampit kedepannya,” ujarnya sambil meninjau data center di Pemkab Banyuasin.

DPRP Banyuasin Setujui SK KPUD Diskualifikasi Paslon 1

DPRD Banyuasin akhirnya menyetujui SK KPUD Banyuasin yang mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Yan Anton Ferdian dan Suman Asra (SA) Supriono. Tidak kurang 10 anggota dewan sudah menandatangani persetujuan tersebut, di Komisi I DPRD Banyuasin.

Dalam kesempatan itu juga, 10 anggota dewan itu juga, mendukung aparar kepolisian untuk mengusut tuntas kasus korupsi di lingkungan Pemkab Banyuasin.

Pimpinan rapat dari Komisi I, Tismon Sugiharto mengatakan, jika hasil rapat yang dihadiri Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setyawan SIK dan tokoh masyarakat Alamsyah Hanafiah sepakat untuk menyetujui diskualifikasi paslon nomor 1 tersebut.

"Kami memberikan rekomendasi untuk menyetujui diskualifikasi paslon nomor 1 berdasarkan temuan kecurangan yang dilaporkan 5 paslon lainnya," kata Tismon, selesai mengikuti rapat, Selasa (11/6/2013) Malam.

Ia menambahkan, ada 10 anggota dewan yang menandatanganinya yakni 4 dari Fraksi PAN seperti Rudi Apriadi, Heriyadi, Sri Yatun dan Yuan Ari Effendi.

Kemudian, disusul fraksi gabungan seperti Nasrul Halim, Meyasri (PKS), Zakaria dan Ali Mahmudi (Demokrat), Tismon Sugiharto (PBR), Sugeng (PDIP).

"Hendaknya rekomendasi ini menjadi pertimbangan KPUD Banyuasin untuk tetap mendiskualifikasi paslon nomor 1 tersebut," tegasnya.

Lanjutnya, DPRD Banyuasin memberikan semangat moral kepada kepolisian, untuk mengusut kasus korupsi yang diminta massa ketika menggelar demonstrasi di Pemkab Banyuasin sehari sebelumnya.

"Ada beberapa kasus yang kami harapkan juga untuk diselesaikan Polres Banyuasin, seperti kasus cetak sawah, PDAM, bansos, dan terminal Betung, kami siap mengawal kasus tersebut," beber Tismon.

Wartawan Tribunsumsel.com di Banyuasin juga, mendapatkan isu jika paripurna yang digelar besok (hari ini,red) juga menjadi agenda pemakzulan Bupati Banyuasin, Ir H Amiruddin Inoed. Juga, tanda tangan wakil rakyat tersebut, menjadi modal awal untuk melengserkan Cak Amir.

Menanggapinya, Tismon membantahnya, menurutnya paripurna besok menggagendakan LKPJ Bupati Banyuasin, bukan masalah pemakzulan seperti yang diisukan. 

"Bukan, besok paripurna soal LKPJ, bukan soal pemakzulan, prosesnya itu (pemakzulan) itu panjang bos, tidak semudah itu, tidak ada pidana hukumnya dan bukan seperti kasus bupati aceng. Tanda tangan itu juga untuk diskulifikasi dan korupsi, bukan pelengseran bupati," pungkasnya. palembang.tribunnews.com

Pilkada Banyuasin Terancam Batal

BANYUASIN - Lima kandidat calon Bupati Banyuasin, mempertanyakan kredibilitas dan Independensi lembaga Komisi Penyelenggaraan Umum (KPU) Banyuasin, dan meminta jadwal pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Banyuasin untuk di tunda pelaksanaannya. Pasalnya, kelima kandidat tersebut memprotes tentang kesalahan teknis yang dilakukan oleh KPU, akibat kesalahan teknis pencetakan form C2 KWK Plano atau formulir rekapitulasi hasil suara.

Hal itu terkuak, setelah lima pasangan calon mendatangi Komisi I DPRD Banyuasin, Rabu (5/6/2013) sekitar pukul 18:00 wib. Kelimanya diterima oleh Wakil Ketua Komisi I Nasrul Alim dan Sekretaris Komisi Tismon Sugiarto serta tiga anggota komisi lainnya, hadir juga para Komisioner KPU dan Tim Gakkumdu Pemilukada Banyuasin. Mereka menyampaikan kepada pimpinan rapat untuk segera mengambil tindakan atas terindikasinya kecurangan yang dilakukan oleh KPU.