.ico)
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin menyesalkan bentrok warga dengan aparat kepolisian, yang terjadi dua hari lalu di Muara Rupit, Mura, hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Alex mengatakan, kejadian 2 hari terakhir di Kabupaten Mura sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab proses pemekaran Muratara sudah mencapai titik akhir/tahap final, hanya perlu menyempurnakan atau melengkapi peta batas. Dia menerangkan, peta batas Muratara dengan Mura, Muba dan Provinsi Bengkulu, sudah selesai.
“Cuma dengan Provinsi Jambi saja yang masih belum selesai. Tapi finalisasinya adalah tanggal 3 pada hari Jumat yang akan datang, di Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Surolangun,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia akan menyesaikan masalah ini secepatnya. Setelah selesai peta batas ini, maka kita lengkapi surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI yang sekarang sedang reses dan akan melanjutkan sidang lagi mulai tanggal 13 Mei sampai bulan Juli. ”Kita usahakan agar pembahasan Muratara bisa dilaksanakan pada awal sidang-sidang pembukaan,” tuturnya.
Alex menjelaskan, demo yang dilakukan oleh presidium Muratara karena ada sekelompok orang yang menolak pemekaran Muratara. Padahal pemekaran Muratara disetujui oleh Pemkab dan DPRD setempat. DPRD Sumsel dan dia selaku Gubernur juga telah menyetujuinya. ”Penolakan pemekaran Muratara oleh sekelompok orang itu, sangat tidak masuk akal. Artinya ini ada yang main-main untuk pemekaran Muratara,” ucapnya.
Alex menceritakan, dirinya bersama Pangdam II/Sriwijaya masuk langsung ke lokasi Muara Rupit, dengan berganti berbagai kendaraan, karena setiap jembatan itu diblokade. Di lokasi, Gubernur dan rombongan menghadapi ribuan orang yang masih marah. ‘’Alhamdulillah, kami berhasil meredakan amarah warga dan membuka portal. Saya katakan kalau kita ada permintaan tidak boleh dengan memaksa, memblokir Jalan Lintas Sumatera mengganggu jalur lintas ekonomi Sumatera, itu merugikan kita sendiri. Saya minta blokade itu dibuka. Saya bersyukur rakyat masih percaya kepada Gubernurnya, sehingga pada saat itu blokade sudah mulai dibuka dan lalu lintas mulai lancar,” tambahnya.
Alex menegaskan, dirinya selaku Gubernur akan menulis surat peringatan kepada Kepala Daerah bersangkutan, agar berada di tempat, jika ada masalah dan konflik warga. “Sebab setiap kepala daerah harus bertanggungjawab, terhadap apapun masalah yang ada di wilayahnya,” katanya. Alex menuturkan, ada 4 orang yang meninggal pada kejadian 2 hari yang lalu. Untuk korban luka sebanyak 8 orang yang sekarang masih dirawat di RS Sobirin Lubuklinggau.
#Syarat Kepentingan Politik
Sedangkan anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani mengatakan, bila melihat perkembangan yang ada, kasus ini bukan murni karena belum dimekarkannya Muratara. Kuat dugaan kasus ini ditunggangi orang yang menolak pemekaran dan adanya kepentingan pemilihan gubernur Sumsel, 6 Juni mendatang.
“Kalau saya cermati, ada dua pihak yang menunggangi keributan ini. Yakni pihak yang tidak menginginkan adanya pemekaran di Muaratara, dan adanya kepentingan politik, terutama pemilihan Gubernur Sumsel,” ujar Yani.
Dalam kaitannya dengan kepentingan politik, Yani melihat adanya pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk mencari simpati masyarakat, dengan menjadi juru selamat. “Tidak hanya itu, saya juga melihat adanya kejanggalan, yakni disaat aparat kepolisian tidak bisa masuk, tetapi ada calon Gubernur yang leluasa masuk ke lokasi. Ini ada apa,” kata Yani.
Yani mengatakan, kejadian ini juga dipicu oleh miss informasi yang sengaja dihembuskan pihak tertentu, kalau DPR RI menolak pemekaran Muratara. Karena menurutnya, dalam rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu, sangat jelas Muratara sudah layak dimekarkan, karena telah memenuhi persyaratan.
“Muratara sudah layak untuk menjadi kabupaten baru, bahkan persyaratannya sudah terpenuhi. Hanya saja, dalam rapat paripurna lalu, DPR RI belum melakukan ketok palu, karena ada persyaratan administrasi yang belum diserahkan. Saya yakin, pada masa sidang yang akan datang, Kabupaten Muratara sudah disahkan,” jelas Yani.
Pada kesempatan yang sama, Yani meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini, dengan menangkap otak pelaku keributan, dan mengusut kematian 4 warga yang diduga ditembak oknum polisi. “Kami juga minta komnas HAM turun ke Muratara. Karena saya lihat, dalam kasus ini ada pelanggaran HAM berat,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel M Ali A Rasyid sangat menyayangkan bentrok yang terjadi di kabupaten yang akan dimekarkan tersebut. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Komisi I DPRD Sumsel akan mendorong agar pemekaran Muratara segera dilakukan.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat prihatin dan menyayangkan bentrok tersebut. Apalagi saat ini semua persoalan yang memberatkan Muratara untuk menjadi Kabupaten sudah tidak ada lagi. Karena kendala seperti sengketa perbatasan sudah ada langkah penyelesaian, dan kemarin sudah clear,"kata Ali A Rasyid SH, Selasa (30/04) kemarin.
Ditambahkannya, dengan ditetapkannya Suban IV sebagai bagian dari Kabupaten Muba, sehingga tidak ada lagi kendala menghalangi Muratara dimekarkan. Dengan demikian bentrok yang terjadi Muratara, diduga ditunggangi pihak yang tak bertanggungjawab yang tidak suka dengan pemekaran Muratara itu sendiri. "Sepertinya ada pihaknya yang tidak ingin Muratara mekar, karena kemarin semua pihak setuju kalau Muratara dimekarkan," katanya. (ati/del)
